Tren Agensi Digital Menyambut PP 33/2026 soal Data Pribadi
5 min read
Tren Agensi Digital Menyambut PP 33/2026 soal Data Pribadi
PP Nomor 33 Tahun 2026 tentang pelindungan data pribadi mulai berlaku 16 Januari 2027, enam bulan setelah diundangkan pada 16 Juli 2026. Bagi agensi digital yang mengelola iklan, CRM, formulir prospek, atau chatbot untuk klien, ini berarti kewajiban UU PDP kini punya aturan pelaksana yang lebih rinci. Langkah yang perlu disiapkan agensi sebelum tanggal itu:
Petakan data pribadi yang Anda proses untuk setiap klien.
Tentukan peran: agensi sebagai pengendali atau prosesor data.
Perbarui kontrak dengan klausul pemrosesan data.
Siapkan prosedur pemberitahuan kegagalan pelindungan data.
Rapikan akses akun dan penghapusan data setelah proyek selesai.
Artikel ini merangkum kewajiban yang relevan untuk agensi berdasarkan teks undang-undang dan peraturan pemerintah, serta pemberitaan terkini. Ini bukan nasihat hukum.
Garis waktu aturan pelindungan data pribadi
17 Oktober 2022: UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi disahkan. Pasal 74 memberi masa penyesuaian maksimal 2 tahun sejak diundangkan.
16 Juli 2026: PP Nomor 33 Tahun 2026 ditetapkan dan diundangkan.
16 Januari 2027: PP 33/2026 mulai berlaku, sesuai Pasal 225 yang menyebut berlaku 6 bulan sejak diundangkan (Kompas).
Satu hal masih terbuka. Lembaga pengawas pelindungan data pribadi belum terbentuk per pertengahan September 2026, menurut CNBC Indonesia. Kompas melaporkan rancangan Perpres tentang badan tersebut sudah diajukan pada 20 Mei 2026.
Kewajiban yang bersinggungan dengan pekerjaan agensi
Dasar pemrosesan data
Pasal 20 UU PDP mewajibkan pengendali data memiliki dasar pemrosesan. Dasar yang tersedia antara lain persetujuan eksplisit subjek data, pemenuhan perjanjian, kewajiban hukum, kepentingan vital, tugas kepentingan umum, dan kepentingan sah lainnya. Untuk agensi, pertanyaan praktisnya: formulir prospek yang Anda pasang untuk klien sudah menjelaskan tujuan pengumpulan data dan meminta persetujuan yang sesuai?
Agensi sebagai prosesor data
Pasal 51 UU PDP mengatur prosesor data, yaitu pihak yang memproses data atas perintah pengendali. Posisi ini cocok dengan sejumlah layanan agensi, seperti mengelola daftar prospek atau mengirim kampanye email atas nama klien. Pokok aturannya:
Prosesor wajib memproses data berdasarkan perintah pengendali.
Prosesor wajib mendapat persetujuan tertulis pengendali sebelum melibatkan prosesor lain, misalnya freelancer atau vendor tool.
Jika prosesor memproses data di luar perintah dan tujuan yang ditetapkan, pemrosesan itu menjadi tanggung jawab prosesor.
Poin terakhir penting. Agensi yang memakai data prospek klien untuk keperluan lain, misalnya menawarkan layanan agensi sendiri, menanggung sendiri tanggung jawab atas pemrosesan itu, sesuai Pasal 51 ayat (6).
Pemberitahuan kegagalan pelindungan data
Pasal 46 UU PDP mewajibkan pengendali memberi pemberitahuan tertulis kepada subjek data dan lembaga maksimal 3 x 24 jam jika terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Agensi yang memegang akses ke data klien perlu punya jalur untuk memberi tahu klien secepatnya agar klien bisa memenuhi tenggat itu.
Sanksi administratif
Pasal 57 UU PDP mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data, dan/atau denda administratif. Pasal 185 ayat (1) PP 33/2026 menyebut denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan pengendali dan/atau prosesor terhadap variabel pelanggaran.
Arah perubahan layanan agensi
Klausul data masuk ke kontrak standar agensi
Kontrak agensi perlu menyebut data apa yang diproses, untuk tujuan apa, siapa saja yang mengakses, dan apa yang terjadi pada data setelah kontrak berakhir. Pasal 51 membuat persetujuan tertulis untuk melibatkan pihak lain menjadi kewajiban, bukan sekadar praktik baik. Studi kasus kami tentang agensi yang menyatukan data retainer membahas pencatatan data klien yang rapi sejak awal.
Layanan AI harus bisa diaudit
Chatbot dan agen AI yang dipasang agensi untuk klien bisa memproses data pribadi pelanggan. Desain yang mencatat data apa yang masuk dan ke mana data dikirim memudahkan klien menjawab pertanyaan subjek data. Kami membahasnya di tren agensi merancang layanan AI yang bisa diaudit dan studi kasus guardrail agen AI di agensi.
Notifikasi pelanggan dirancang ulang
Pesan WhatsApp, email, dan SMS yang dikirim agensi atas nama klien memakai nomor dan alamat pelanggan. Dasar pemrosesan dan pilihan berhenti berlangganan perlu jelas sejak desain alur. Contoh penerapannya ada di studi kasus agensi merancang notifikasi pelanggan.
Daftar cek agensi sebelum 16 Januari 2027
Inventaris data pribadi per klien: jenis data, sumber, lokasi penyimpanan, dan siapa yang mengakses.
Peran per layanan: pengendali, prosesor, atau keduanya.
Klausul pemrosesan data di kontrak klien dan kontrak vendor atau freelancer.
Persetujuan tertulis klien untuk subprosesor yang Anda pakai.
Prosedur internal jika terjadi kebocoran, termasuk siapa yang menghubungi klien.
Penghapusan atau pengembalian data dan pencabutan akses saat proyek selesai.
Pelatihan singkat untuk tim yang memegang data klien.
FAQ
Kapan PP 33/2026 mulai berlaku?
16 Januari 2027, enam bulan setelah diundangkan pada 16 Juli 2026, sesuai Pasal 225.
Apakah agensi digital terkena UU PDP?
Agensi yang memproses data pribadi, baik untuk dirinya maupun atas nama klien, terikat kewajiban sebagai pengendali atau prosesor sesuai perannya.
Berapa denda administratif pelanggaran pelindungan data pribadi?
Pasal 185 ayat (1) PP 33/2026 menyebut denda administratif hingga 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.
Berapa lama batas pemberitahuan kebocoran data?
Pasal 46 UU PDP menetapkan pemberitahuan tertulis maksimal 3 x 24 jam kepada subjek data dan lembaga.
Penutup
Kontrak, pembagian peran, dan alur data adalah tiga hal yang bisa mulai dirapikan sebelum 16 Januari 2027. Jika agensi Anda butuh sistem yang mencatat akses data klien, persetujuan, dan penghapusan data secara terlacak, tim software house yang biasa membangun sistem operasional agensi bisa membantu merancangnya.